Larangan Burqa sama dengan terima Ketelanjangan

Wanita Prancis Bercadar

Langkah baru-baru ini pemerintah Prancis untuk menerapkan larangan burka kontras dengan toleransi negara itu terhadap ketelanjangan publik. Prancis pada hari Senin menjadi negara pertama di Eropa yang menerapkan larangan mengenakan penutup wajah penuh, termasuk burka Islam.

Aturan itu langsung diikuti oleh penangkapan hampir 60 perempuan yang menentang larangan tersebut dengan berjalan di luar Katedral Notre Dame di Paris. Demikian dilaporkan koresponden Press TV dari ibu kota Prancis. Pelanggar undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 217 Dolar Amerika Serikat dan kerja sosial.
Kenza Drider, seorang Muslim muda yang meninggalkan kota selatan Avignon menuju Paris untuk berpartisipasi dalam sebuah program televisi pada hari pengesahan undang-undang tersebut, berada di antara para tahanan.

"Hukum ini melanggar hak-hak Eropa saya, saya tidak bisa untuk tidak membela mereka, yang mengatakan kebebasan saya untuk bergerak dan kebebasan beragama," ujarnya. "Undang-undang ini telah melanggar hak-hak tersebut," kata ibu empat anak ini.

Suaminya, Allal, mengatakan, "Menurut undang-undang ini, istri saya harus tetap terkurung di rumah, apakah Anda melihat ini sebagai sebuah kewajaran?"

"Mereka datang ke sini untuk kemerdekaan dan kebebasan dalam memilih bentuk pakaian. Saya berterima kasih kepada mereka untuk datang ke sini demi mempertahankan bentuk kebebasan," kata seorang pendukung perempuan Muslim.

"Saya pikir hukum itu omong kosong. Para politisi tidak punya pekerjaan yang lebih baik untuk dilakukan daripada menyerang kerudung kami," ujar seorang perempuan Muslim.

Sementara itu, para pendukung larangan itu di negara yang konon menghormati prinsip demokrasi dan kebebasan mengatakan, peraturan tersebut melindungi kebebasan perempuan serta prinsip-prinsip sekularisme Prancis. Saat ini, sekitar 2.000 perempuan Muslim mengenakan burka di Prancis, yang merupakan tempat bagi lima juta Muslim atau komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa.

Banyak Muslim dan aktivis HAM mengatakan Presiden Nicolas Sarkozy telah menjadikan salah satu kelompok yang paling rentan di Prancis sebagai sasaran untuk memberi sinyal terhadap para pemilih anti-imigrasi bahwa ia ketakutan jika Islam merupakan ancaman bagi budaya Prancis. Para kritikus menyebut kebijakan itu sebagai strategi Sarkozy. Lantaran tak populer, Presiden memainkan isu soal Islam untuk mengumpulkan suara dalam pemilihan mendatang.

Sumber : Republika